Bawaslu Lamongan Ikuti Rakor Optimalisasi Pemanfaatan SigapLapor untuk Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran

Lamongan – Bawaslu Kabupaten Lamongan mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SigapLapor dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan diwakili oleh Kasubbag PPPS, Asri Setyowati, bersama staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Keikutsertaan ini menjadi kesempatan untuk memperbarui pemahaman terkait perkembangan aplikasi SigapLapor sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai kendala dan praktik penggunaannya di daerah.

Rapat koordinasi dibuka oleh Maria Amelia Sinaga selaku Plt. Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI. Dalam arahannya, pembahasan difokuskan pada evaluasi pemanfaatan SigapLapor sejak tahap persiapan peluncurannya pada 2020 hingga rencana pengembangannya ke depan. Pembahasan ini juga menjadi bagian dari penyusunan Blueprint Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan mendatang.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, di antaranya kendala teknis dan performa sistem, akurasi serta konsistensi data yang diinput oleh jajaran pengawas Pemilu, hingga kebutuhan pengembangan fungsi dan fitur aplikasi. Pengembangan SigapLapor diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan penanganan pelanggaran di seluruh tingkatan, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam rapat tersebut, terdapat lima prioritas optimalisasi SigapLapor yang menjadi fokus pembahasan, yaitu penguatan infrastruktur dan performa sistem, penyempurnaan proses, peningkatan kualitas data, pengembangan fitur dan integrasi, serta penguatan kapasitas pengguna. Kelima prioritas tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi sekaligus memastikan data penanganan pelanggaran tercatat secara akurat, konsisten, dan terintegrasi.

Selain evaluasi sistem, peserta juga memperoleh pemaparan mengenai rekapitulasi nasional penanganan pelanggaran yang mencakup laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Data tersebut disajikan berdasarkan jenis, model, dan tahapan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan pelanggaran secara nasional, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pencatatan dan pengelolaan data melalui SigapLapor.

Pada sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait penggunaan aplikasi. Berbagai masukan disampaikan oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, mulai dari Kepala Bagian, Kepala Subbagian, hingga staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Pembahasan mencakup kendala teknis yang dihadapi pengguna, kebutuhan penyempurnaan sistem, usulan pengembangan fitur, hingga penguatan pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran di setiap tingkatan.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Lamongan memperoleh tambahan wawasan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pemanfaatan SigapLapor. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan data yang lebih tertib, akurat, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat efektivitas penanganan pelanggaran Pemilu melalui pemanfaatan teknologi digital.