Bawaslu Lamongan hadiri Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan terkait Pengelolaan JDIH dengan pemateri dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lamongan, H.M. Syamsul selaku Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa beserta staf Hukum Bawaslu Lamongan, Hadir dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Sharing Pengalaman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan tema Strategi Teknis Pengelolaan JDIH dalam rangka Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim pada hari Senin (24/11/2025) di ruang pertemuan Kantor Bawaslu setempat.

Acara tersebut dibuka oleh Dewita Hayu Shinta selaku Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jatim. dalam sambutannya wanita yang akrab dipanggil Sisin tersebut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (M.o.U) Bawaslu Jatim dengan Kanwil Kemenkum Jatim. nanti setelah ini teman teman di Bawaslu Kabupaten Kota bisa melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi hingga Memorandum of Agreement (M.o.A) dengan Kepala Bagian Hukum di masing masing Kabupaten Kota.

Dalam kegiatan tersebut Bawaslu Jatim menghadirkan tiga pemateri dari Kanwil Kemenkum Jatim yaitu Haris Sukamto, A.K.S., S.H, M.H., selaku Kepala Kanwil, selanjutnya Titik Setiawati, S.H., M.H., selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Titik Setiawati, kemudian pemateri yang terakhir yaitu Angga selaku admin JDIH Kanwil.

Dalam kegiatan tersebut, Haris Sukamto memaknai bahwa Penguatan Kapasitas Pengelolaan JDIH berarti memberikan Kepastian Hukum bagi masyarakat serta turut Mewujudkan Hukum yang berkeadilan, karena dengan JDIH Kelembagaan yang baik dan berkualitas pastinya akan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat secara luas untuk mengetahui produk hukum yang dihasilkan sebuah lembaga. Selain itu Sukamto juga menegaskan bahwa JDIH erat kaitannya dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH), karena dengan JDIH yang lebih terbuka dan mutakhir maka akan semakin baik pula Capaian Kinerja Reformasi Hukum di sebuah Lembaga.