Bawaslu Lamongan Konsolidasi Kelembagaan dan Koordinasi Pemutakhiran Data Parpol melalui SIPOL di DPD PKS Lamongan
|
LAMONGAN — Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan kunjungan dalam rangka Konsolidasi Kelembagaan dan Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2026 di Kantor Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lamongan.(1/10/2026)
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Lamongan memperkuat silaturahmi dan koordinasi dengan partai politik, sekaligus memastikan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik melalui SIPOL dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan sejumlah hal terkait pemutakhiran data partai politik, sosialisasi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, serta pembahasan mengenai wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen sebagai bagian dari informasi dan kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Rombongan Bawaslu Kabupaten Lamongan diterima oleh Ketua PKS Kabupaten Lamongan, H. Ali Afandi, bersama jajaran pengurus DPTD PKS Kabupaten Lamongan.
Ketua PKS Kabupaten Lamongan, H. Ali Afandi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lamongan. Menurutnya, komunikasi dan sinergi antara penyelenggara pemilu dengan partai politik perlu terus dijaga, terutama dalam menghadapi berbagai tahapan dan ketentuan kepemiluan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan yang telah bersilaturahmi dan memberikan informasi terkait perkembangan serta ketentuan kepemiluan. Sinergi seperti ini tentu penting bagi kami sebagai partai politik agar dapat memahami dan mengikuti setiap aturan yang berlaku,” ujar H. Ali Afandi.
Ia juga berharap koordinasi antara PKS dan Bawaslu dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Apabila terdapat peraturan, ketentuan, maupun informasi terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, pihaknya berharap Bawaslu dapat memberikan informasi kepada partai politik.
“Kalau ada peraturan atau ketentuan baru, kami berharap bisa terus diberitahu dan dikomunikasikan. Dengan demikian, kami bisa melakukan penyesuaian dan mempersiapkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan kesempatan silaturahmi tersebut. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan partai politik merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tahapan pemilu yang akan datang.
Selain itu, Ketua Bawaslu Lamongan kembali mengingatkan pentingnya partai politik melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui SIPOL. Dalam pembahasan juga disampaikan mengenai wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen dan bagaimana ketentuan tersebut perlu dipahami oleh partai politik dalam konteks persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, H.M. Syamsul, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan silaturahmi dan koordinasi tersebut.
“Alhamdulillah, kita dapat bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi dengan jajaran PKS Kabupaten Lamongan. Maksud dan tujuan kami adalah menyampaikan informasi terkait SIPOL, melakukan konsolidasi kelembagaan, serta membangun komunikasi dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2029,” ujarnya.
H.M. Syamsul menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik perlu mendapatkan perhatian dari masing-masing partai. Data kepengurusan maupun keanggotaan yang mengalami perubahan perlu diperbarui sesuai mekanisme yang berlaku sehingga data yang tersimpan dalam SIPOL tetap sesuai dengan kondisi partai politik.
Dalam koordinasi tersebut, jajaran PKS Kabupaten Lamongan menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat kendala dalam proses pemutakhiran data. Namun, terdapat beberapa hal teknis yang masih dalam proses penyelesaian.
Di antaranya, PKS telah memiliki Surat Keputusan terkait sewa kantor, tetapi dokumen tersebut belum diunggah ke dalam sistem. Selain itu, terdapat kendala pada perangkat laptop yang mengalami error sehingga perlu dilakukan instalasi ulang.
PKS Kabupaten Lamongan juga menyampaikan adanya kekhawatiran terkait keamanan data dan potensi pencurian data. Sebagai langkah pengamanan, pihak PKS berencana melakukan reset pada perangkat maupun akses web yang digunakan. Sementara itu, data pada tingkat DPC juga masih dalam proses untuk diunggah.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan turut menyampaikan sosialisasi mengenai ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi materi pembahasan. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan pencalonan pada Pemilu 2029.
Pembahasan juga mencakup wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan informasi tersebut sebagai bagian dari perkembangan isu kepemiluan yang perlu diketahui dan dipahami oleh partai politik, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Melalui kegiatan konsolidasi dan koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan berharap komunikasi dan sinergi dengan PKS Kabupaten Lamongan dapat terus terjalin. Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung proses pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL yang tertib, akurat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agn119