Bawaslu Membelajarkan Sesi 1: Perkuat Pengawasan Berbasis Kajian dalam Penataan Daerah Pemilihan

Lamongan – Bawaslu Kabupaten Lamongan mengikuti kegiatan Bawaslu Membelajarkan Sesi 1 yang diselenggarakan pada Kamis, 5 November 2026. Kegiatan ini mengangkat tema Pendalaman dan Penguatan Substansi: Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal proses penataan daerah pemilihan secara berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

Dalam sesi pembelajaran ini, Dr. Titi Anggraini memaparkan pentingnya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan nilai suara, keterbukaan, serta data kependudukan yang akurat dan mutakhir.
Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menegaskan bahwa penataan dapil bukan sekadar pembagian wilayah administratif, melainkan bagian penting dari proses menerjemahkan suara rakyat menjadi keterwakilan politik. Oleh karena itu, prinsip one person, one vote, one value atau satu orang, satu suara, satu nilai harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses penataan dapil.

Terdapat tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilu, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Ketujuh prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi dapil. Penetapan batas wilayah maupun alokasi kursi juga harus disertai alasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti sejumlah persoalan dalam penataan dapil, di antaranya ketimpangan jumlah penduduk per kursi, perubahan data kependudukan, pemekaran wilayah, potensi rekayasa batas dapil (gerrymandering), serta belum optimalnya pelaksanaan uji publik.

Dalam menghadapi Pemilu 2029 dan Pemilu Daerah 2031, jajaran pengawas pemilu diharapkan mulai mempersiapkan pengawasan sejak dini. Persiapan tersebut meliputi pengumpulan data kependudukan, pemetaan wilayah, simulasi distribusi kursi, penyusunan matriks evaluasi tujuh prinsip penataan dapil, serta dokumentasi terhadap setiap proses dan masukan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bawaslu memberikan arahan agar pengawasan penataan dapil tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif, tetapi juga dilakukan melalui kajian yang mendalam dan berbasis bukti.

Jajaran Bawaslu perlu memahami kondisi geografis, persebaran penduduk, perubahan wilayah, serta karakteristik sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang disampaikan kepada KPU memiliki dasar analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu juga harus tetap menjaga independensi kelembagaan dengan menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengambil alih kewenangan KPU sebagai penyelenggara yang menetapkan daerah pemilihan.

Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Sesi 1 ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu semakin memperkuat kapasitas dan pemahaman substansi terkait penataan daerah pemilihan. Pengawasan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berbasis data menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pesan utama dari pembelajaran ini adalah bahwa keadilan pemilu tidak hanya ditentukan pada saat pemungutan suara, tetapi harus dibangun sejak proses penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Dengan pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel, diharapkan keterwakilan rakyat dapat terwujud secara lebih adil dan proporsional.