BAWASLU LAMONGAN SIAP ADAKAN SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF
|
Humas Bawaslu Lamongan_Jumat,(11/10/2019)
M. Nadhim Koordinator Divisi Pengawasan Humas Dan Hubal (PHL) Bawaslu Lamongan bertandang ke Gedung Bawaslu RI di Jakarta, keberangkatan Nadhim tersebut untuk melaksanakan perintah Bawaslu RI melalui surat No. 1408/K.BAWASLU/PM.00.00/0/2019 mengenai Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019.
Laporan pengawasan diterima langsung oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI yaitu Mochammad Afifuddin_ https://lamongan.bawaslu.go.id/2019/10/pengawasan-pemilu-2019-usai-afifuddin-berharap-bawaslu-harus-lebih-baik.html
Dalam acara tersebut terdapat hal yang menarik yaitu Faizal Rachman selaku Kepala Bagian Sosialisasi Bawaslu RI (Kabag Sosialisasi) memberikan informasi mengenai Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu se-Jawa Timur seperti yang disampaikannya pada Kordiv. PHL se-Jawa Timur dalam acara penyerahan laporan tersebut,
“satu sampai dua bulan kedapan Kita harus sering bertemu, karena Saya mendapat informasi, kebetulan Saya ingin membuat salah satu tugas yaitu pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif”.
Alasan Kabag Sosialisasi Bawaslu RI tersebut menyampaikan informasi tersebut pada Kordiv. PHL dari Kab/Kota dikarenakan yang akan menjadi pelaksana Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif adalah masing-masing Kabupaten atau Kota,
“karena ini dilaksanakan di Kab/Kota bukan ditarik di Provinsi tetapi dilaksanakan di Kab/Kota”, jelasnya.
Menurut penyampaiannya, Rancangan yang dibuat oleh Bawaslu Ri bahwa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini diadakan dengan tiga tingkatan yaitu Sekolah Kader Tingkat Dasar, Menengah dan Lanjut, dan semua tingkatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tersebut dilaksanakan di Bawaslu Kab/Kota, namun untuk lebih lanjut mengenai rencana dan waktu pelaksanaanya masih di koordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
“Kami (Bawaslu Lamongan) memang ingin menjalankan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, Kami menyambut dan siap bila memang sekolah kader tersebut dilaksanakan di Kabupaten atau Kota. Kami berharap adanya sekolah kader tersebut, mampu melahirkan kader yang mampu membantu Bawaslu dalam tugas pengawasan di Kabupaten Lamongan, sekaligus mendidik pengawas partisipatif untuk Pilkada Lamongan 2020 nanti”. Tanggapan M. Nadhim mengenai informasi tersebut. (S.E/i)
