Dari Brondong untuk Demokrasi, Bawaslu Lamongan Ajak Fatayat dan Muslimat NU Perkuat Pengawasan Partisipatif

Brondong – Panggung sederhana beratap tenda biru dan berlatar spanduk hijau khas Nahdlatul Ulama itu tampak semarak. Untaian bunga warna-warni membentang di sepanjang bibir panggung, seolah menjadi karpet penyambut bagi puluhan ibu-ibu Muslimat dan Fatayat NU yang memadati Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, pada Jumat, 25 September 2026. Di tengah suasana guyub ituulah, Bawaslu Kabupaten Lamongan hadir membawa pesan penting: perempuan adalah kunci demokrasi yang sehat.
Mengusung tema "Literasi Demokrasi dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif", Bawaslu Kabupaten Lamongan turut ambil bagian dalam Pertemuan Rutin Jum'at PAC Muslimat NU dan PAC Fatayat NU Kecamatan Brondong. Kehadiran Bawaslu di tengah forum keagamaan ini bukan tanpa alasan — organisasi perempuan berbasis akar rumput seperti Muslimat dan Fatayat dinilai menjadi corong yang efektif untuk menyebarkan semangat pengawasan pemilu hingga ke pelosok dusun.
Mengenakan busana Cokelat, Yulianti, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Lamongan, naik ke panggung dan langsung menyapa hangat para peserta. Di hadapan Perwakilan Pengurus PC Fatayat NU Lamongan dan Ketua PAC Fatayat NU Brondong, Anis Tatik Hariyawati, S.E., beserta jajaran pengurus, ia mengajak seluruh hadirin merenungkan satu fakta mencolok: suara perempuan sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang selama ini disadari.
"Ibu-ibu di sini mungkin tidak sadar, tapi datanya berbicara jelas — pemilih perempuan di Lamongan itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki," ujar Yulianti membuka paparan, disambut gumaman kagum dari para peserta.
Ia lantas memaparkan data yang dihimpun Bawaslu Kabupaten Lamongan: pada Pilkada 2024, pemilih perempuan tercatat 520.848 orang, mengungguli pemilih laki-laki yang berjumlah 514.659. Selisih itu makin nyata pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II 2026, yang menembus angka 1.068.802 pemilih — melonjak dari 1.040.119 pemilih sejak Pilgub 2018. Pengguna hak pilih perempuan pada Pilkada 2024 pun mencapai 407.896 orang, jauh mengungguli 354.012 laki-laki.
"Kalau suara perempuan sebesar ini bergerak bersama, arah demokrasi kita bisa berubah," tegasnya, sembari mengingatkan bahwa kekuatan angka ini semestinya berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan di kursi-kursi kekuasaan.
Sayangnya, kenyataan berkata lain. Yulianti membeberkan ironi yang selama ini luput dari sorotan: pencalonan legislatif perempuan di Lamongan justru meningkat dari 35,03% (2019) menjadi 36,07% (2024), tetapi keterpilihannya malah anjlok dari 26% menjadi hanya 14%. Lebih memprihatinkan lagi, jika pada Pilkada 2020 masih ada satu pasangan calon bupati-wakil bupati perempuan yang maju, pada Pilkada 2024 tak satu pun perempuan tampil sebagai calon bupati atau wakil bupati Lamongan.
"Ini bukan sekadar angka, ini alarm. Kuota 30% yang diamanatkan undang-undang sejak reformasi ternyata baru sebatas syarat administratif di atas kertas, belum benar-benar membuka jalan bagi perempuan untuk duduk di kursi pengambil kebijakan," ungkap Yulianti, menyebut penempatan nomor urut, distribusi daerah pemilihan, kekuatan modal politik, hingga budaya patriarki sebagai batu sandungan yang masih menghadang.
Meski begitu, forum yang riuh dengan tepuk tangan dan sesekali diselingi gelak tawa itu tidak larut dalam nada pesimistis. Yulianti mengajak ibu-ibu Fatayat dan Muslimat untuk tampil sebagai garda terdepan demokrasi dari rumah masing-masing — menjadi agen pendidikan politik bagi anak dan suami, teladan anti politik uang di lingkungan tetangga, sekaligus mata dan telinga Bawaslu di setiap sudut dusun melalui pengawasan partisipatif.
Ia juga mengingatkan tantangan baru yang mengintai jelang pemilu mendatang: gempuran informasi di media sosial yang kian membentuk opini publik, derasnya arus hoaks, dan praktik politik uang yang bermetamorfosis semakin licin. "Jarinya di HP, tapi pengaruhnya sampai ke bilik suara. Ibu-ibu harus jadi filter pertama sebelum informasi itu menyebar," pesannya, mengundang senyum simpul para peserta yang mengangguk setuju.
Di penghujung paparan, Yulianti menegaskan bahwa kehadiran Bawaslu di forum Jum'at Pahing ini adalah bagian dari empat pilar kerja Bawaslu di masa non-tahapan: pengawasan pemutakhiran data pemilih dan partai politik, konsolidasi dan literasi demokrasi, pendidikan pengawas partisipatif, hingga penguatan kelembagaan melalui diklat, diskusi, forum pembelajaran, dan nota kesepahaman (MoU) — termasuk dengan organisasi keagamaan sebesar PC Fatayat NU Lamongan.
Pagi itu, di antara wangi bunga panggung dan syahdunya rutinitas Jum'at Pahing, benih literasi demokrasi kembali ditanam. Bawaslu Kabupaten Lamongan berharap, dari Dusun Cumpleng inilah gelombang kesadaran pengawasan partisipatif perempuan terus menjalar, hingga suara mayoritas pemilih perempuan Lamongan benar-benar berbuah pada kursi-kursi kekuasaan yang lebih berimbang.
"Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu."