PILKADA DILANJUTKAN, BADAR: MASIH KEPUTUSAN POLITIK BUKAN KEPUTUSAN HUKUM
|
AKBP Harun, S.I.K., S.H., Kapolres Lamongan menanyakan mengenai pelaksanaan Pilkada Lamongan yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 telah menjadi ketetapan atau masih berupa wacana.
“Masih menjadi keputusan politik, belum menjadi keputusan hukum, problem di kita nya kan begitu, secara politik memang semua pihak sepakat, cuma hukum yang mengesahkan bahwa akan dilaksanakan Desember ini yang belum, Biasanya kalau begitu potensi berfikir ulang itu ada”. Jelas Badar ketua Bawaslu Lamongan.
“Berkali-kali Pak Mendagri itu kan dalam arahan nya selalu menegaskan ini sudah menjadi keputusan politik belum menjadi keputusan hukum, baru bisa dilaksanakan kalau misalnya sudah jadi keputusan hukum”. Tegasnya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Mendagri dalam rapat virtual pelaksanaan Pilkada serentak 2020 kemarin.
Menanggapi hal itu Kapolres Lamongan memberikan pesan agar Bawaslu juga melakukan persiapan karena melihat keputusan politik itu yang mungkin sewaktu-waktu menjadi keputusan hukum.
“Lebih baik kita melakukan persiapan terhadap proses Pilkada yang sempat terhenti yang menjadi keputusan politik ini manakala nanti sudah menjadi keputusan hukum, sebagai landasan yang kuat sebagai teras kita persiapkan itu sebagai antisipasi kita terhadap sinyal-sinyal yang sudah ada, meski baru keputusan politik tapi kita sudah pemanasan dengan persiapan-persiapan kelanjutan Pilkada”.
Mengenai persiapan Pilkada dalam setiap daerah juga sempat diimbau oleh bapak mendagri, “Dalam rapat vidkon kemarin dengan Mendagri, Beliau juga mendorong terhadap persiapan-persiapan di masing-masing daerah, karena kalau secara umum ini merupakan tantangan yang akan dihadapi berbeda dengan keadaan keadaan yang sebelumnya bisa dibilang lebih berat karena Pandemi Covid 19”. Penyampaian Badar.
Ia juga menjelaskan mengenai persiapan Bawaslu Lamongan yang sudah mulai mempelajari aturan aturan Pilkada jika nanti juga mengadopsi dan menyesuaikan dengan protokol Covid-19.
(SelviV)
