Bawaslu Lamongan Konsolidasi dan Koordinasi Pemutakhiran Data Parpol dengan DPC PDI Perjuangan
|
LAMONGAN — Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan kunjungan dalam rangka konsolidasi kelembagaan dan koordinasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2026 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan.(7/10/2026)
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Lamongan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik, sekaligus melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rombongan Bawaslu Kabupaten Lamongan diterima oleh jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, pihak DPC PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta silaturahmi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lamongan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Toni Wijaya, S.H., menyampaikan terima kasih atas sambutan, kesempatan, dan penerimaan yang diberikan jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan.
Menurut Toni, kunjungan Bawaslu tidak sekadar menjadi bagian dari komunikasi kelembagaan, tetapi juga untuk memastikan data partai politik yang dimutakhirkan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Terima kasih atas sambutan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kunjungan ini tidak sekadar untuk membangun komunikasi kelembagaan, tetapi juga memastikan data partai politik tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Toni.
Ia menjelaskan, data partai politik perlu dikelola dan diperbarui secara berkelanjutan sehingga data yang tercatat dapat mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Dalam konteks tersebut, Bawaslu hadir untuk melakukan pengawasan sekaligus membangun koordinasi secara konstruktif dengan partai politik.
“Data partai politik perlu dikelola dengan baik sehingga dapat mencerminkan kondisi faktual. Bawaslu hadir dalam rangka pengawasan dan membangun koordinasi secara konstruktif. Kami berharap koordinasi ini semakin baik, sehingga setiap dinamika yang muncul dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.
Toni menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terbangun antara Bawaslu dengan partai politik merupakan salah satu pondasi dalam mendukung proses pemutakhiran data secara berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik, potensi permasalahan terkait data dapat diantisipasi sejak dini.
Sementara itu, mewakili Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, Taufik menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bawaslu Kabupaten Lamongan di kantor DPC PDI Perjuangan yang disebut sebagai “rumah perjuangan”.
“Atas nama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bawaslu di rumah perjuangan kami. Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini tentu menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi,” ungkap Taufik.
Ia menyampaikan bahwa dalam kontestasi politik, komunikasi dan sinergi antara partai politik dengan penyelenggara pemilu perlu terus dijaga. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap proses kepemiluan dapat berjalan dengan pemahaman terhadap aturan yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Taufik juga menjelaskan perkembangan struktur organisasi PDI Perjuangan di tingkat ranting dan anak ranting. Saat ini, proses penyempurnaan struktur masih terus dilakukan dan ditargetkan dapat diselesaikan sesuai arahan DPP PDI Perjuangan pada tahun ini.
“Untuk ranting dan anak ranting saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Tahun ini kami mendapatkan target dari DPP untuk menyelesaikannya. Mohon maaf Ketua DPC dan teman-teman dari fraksi belum dapat menemani secara langsung karena sedang mengikuti kegiatan Pansus,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, H.M. Syamsul, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan atas respons serta penerimaan yang diberikan.
H.M. Syamsul menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut Bawaslu menyampaikan sejumlah informasi yang diperoleh berkaitan dengan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL. Informasi tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data secara berkelanjutan.
“Kami menyampaikan hal-hal yang kami peroleh dari SIPOL sebagai bagian dari informasi dan antisipasi. Harapannya, setiap data yang dimutakhirkan dapat sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan yang berlaku,” kata Syamsul.
Selain membahas pemutakhiran data partai politik, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk membicarakan sejumlah perkembangan dan wacana kepemiluan menuju Pemilu 2029.
Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan, Muttaqin, turut menyampaikan pembahasan mengenai wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Lamongan. Pembahasan tersebut mencakup aspek kajian, prinsip proporsionalitas, serta kemungkinan adanya perubahan atau pemecahan dapil dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Untuk wacana pemekaran dapil, tentu perlu dilihat dari berbagai aspek dan kajian, termasuk prinsip proporsionalitas serta kondisi wilayah dan jumlah penduduk. Ini menjadi bagian dari dinamika kepemiluan yang perlu dipahami bersama,” jelas Muttaqin.
Dalam kegiatan konsolidasi tersebut, terdapat beberapa pokok pembahasan yang menjadi perhatian bersama, yakni pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL, wacana parliamentary threshold, ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, serta wacana pemekaran daerah pemilihan di Kabupaten Lamongan untuk Pemilu 2029.
Bawaslu Kabupaten Lamongan menekankan bahwa pembahasan mengenai berbagai dinamika kepemiluan tersebut merupakan bagian dari komunikasi dan pemberian informasi kepada partai politik. Sementara itu, setiap ketentuan yang telah berlaku maupun perubahan regulasi akan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan berharap koordinasi dan sinergi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan dapat terus terjalin dengan baik. Komunikasi yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi pondasi bersama dalam mengantisipasi berbagai dinamika kepemiluan sekaligus mendukung pemutakhiran data partai politik yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan
Agn119