Divisi HPS Bawaslu Lamongan Matangkan Rencana Diklat, Evaluasi IKU, dan Penguatan Pengawasan SIPOL Tahun 2026

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan rapat internal pada Kamis (5/11/2026) dalam rangka membahas pematangan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) Divisi HPS berdasarkan Term of Reference (TOR) yang telah disusun, review capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga Bulan November, serta penguatan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi HPS, H.M. Syamsul, Kepala Subbagian HHDI, Moch. Sholihul Anam, Kepala Subbagian PPPS, Asri Setyowati, serta para staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Rapat dilaksanakan sebagai upaya pelaksanaan program kerja Divisi HPS Tahun 2026 berjalan sesuai dengan rencana dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pembahasan meliputi pemantapan rencana kegiatan diklat Divisi HPS yang telah disusun dalam TOR, langkah-langkah realisasi IKU Tahun 2026, serta tertib administrasi kinerja/aktifitas harian melalui pengisian Logbook Koordinator Divisi HPS pada aplikasi Cermat. Melalui pembahasan bersama dan disepakati bersama, diharapkan seluruh program dan target kinerja dapat terlaksana secara terukur, terdokumentasi, dan memberikan kontribusi berdampak terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Dalam pembahasan rencana kegiatan diklat untuk Divisi HPS, rapat melakukan penelaahan terhadap TOR yang telah disusun, meliputi tujuan kegiatan, substansi materi, metode pelaksanaan, serta kebutuhan teknis pendukung kegiatan. Penyusunan TOR tersebut menjadi landasan dalam mempersiapkan pelaksanaan diklat agar berjalan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas jajaran Divisi HPS dan secretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan pada umumnya. Kegiatan diklat yang diampu/difasilitasi oleh divisi SDMO-Diklat Bawaslu Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa, sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika dan potensi persoalan hukum pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2029, termasuk peran/dukungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pengawasan yang di PIC kan kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan teknis persidangan apabila terjadi permohonan penyelesaian sengketa.

Selain itu, rapat juga membahas capaian realisasi IKU Divisi HPS Tahun 2026. Rapat dengan mencermati target dan realisasi masing-masing indikator, mengidentifikasi kegiatan yang telah maupun belum terlaksana, serta merumuskan langkah tindak lanjut untuk mengoptimalkan pencapaian target hingga akhir tahun anggaran.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan, H.M. Syamsul menekankan pentingnya sinergi dan konsistensi seluruh jajaran dalam melaksanakan program kerja serta memenuhi target kinerja divisi. Evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap kegiatan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan hasil yang dapat diukur dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Pembahasan berikutnya difokuskan pada pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026 yang memasuki periode akhir Semester II pelaksanaan pada Desember 2026. Dalam rangka memastikan pengawasan berjalan optimal menjelang batas waktu tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan membahas langkah-langkah persiapan, kebutuhan data dan informasi, pembuatan flyer imbauan/sosialisasi, imbauan kepada KPU dan Parpol, serta rencana koordinasi dengan KPU Kabupaten Lamongan.

Melalui rapat internal yang dilaksanakan pada 5 November 2026 ini, jajaran Kordiv, Kasubbag, dan Staf berupaya memastikan tiga agenda utama Divisi HPS, yaitu pematangan pelaksanaan diklat berdasarkan TOR yang telah disusun, optimalisasi pencapaian IKU dan tertib administrasi kinerja melalui aplikasi Cermat, serta penguatan pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL, dapat berjalan secara terarah.

H.M. Syamsul berharap seluruh rencana kegiatan dan tindak lanjut yang telah dibahas dapat segera direalisasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program kerja Divisi HPS Tahun 2026 memenuhi target kinerja kelembagaan, dan mampu memperkuat kapasitas pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola kepemiluan yang transparan dan berintegritas.