Koordinator Sekretariat Bawaslu Lamongan kumpulkan staf untuk membahas kearsipan di Bawaslu, ia juga menghimbau beberapa hal yang harus dilakukan agar lebih tertib dalam penataan arsip.

menyongsong pemilu 2024 divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim umumkan akan adakan diskusi mingguan setiap Kamis yang akan dimulai pada 04 Nopember 2021.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang pada Prinsipnya menjunjung tinggi kesamaan didepan hukum (equality before the law), yang tertuang dalam Konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu deng

Bawaslu merupakan salah satu badan publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik, sehingga penting bagi Bawaslu untuk menyuguhkan informasi yang jujur dan terbuka bagi publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu Lamongan permudah masyarakat melakukan pelaporan bila mendapati : 1.Masyarakat yang belum terdaftar di daftar pemilih.

memasuki seri ke 16, Bawaslu Jombang dan Madiun kompak hadirkan Narasumber Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP. (Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya-Malang dan Athoillah, S.H. (Ketua / Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga KPU Kabupaten Jombang).

Dalam pemilu tentu kata logistik sudah tidak asing untuk penyelenggara pemilu, logistik pemilu di adakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) namun mengapa Bawaslu harus melakukan pengawasan terhadap logistik pemilu?

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya. oleh karena itu penting bagi Bawaslu Lamongan melakukan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.