Hadiri Konsolidasi Nasional Bawaslu RI, Ini 4 Point Arahan Presiden Jokowi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan, Minggu (18/12/22).

Presiden Jokowi membuka acara Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaran Pemilu Tahun 2024 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Sabtu (17/10/2022).

Dalam sambutannya saat membuka acara itu, Presiden Indonesia yang memiliki nama Ir. H. Joko Widodo tersebut menyampaikan arahannya, ada empat poin arahan dalam sambutannya.

“Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” ujar Presiden.

Pada point pertama itu Bapak Jokowi meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.

“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” lanjutnya.

Pada poin ke dua Bapak Jokowi menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan namun fokus pada pencegahan. Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.

“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” ujarnya meneruskan arahannya.

Pada point ke tiga arahannya adalah Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum.

Sedangkan pada point terakhir atau ke empat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat dan meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada … Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” sambutnya.