Keterbukaan Informasi merupakan salah satu prioritas Bawaslu di seluruh jajaran, termasuk Bawaslu Kabupaten / Kota.

Berbicara mengenai Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si Anggota Bawaslu Republik Indonesia mengungkap banyaknya pelanggaran pada pilkada serentak 2020, namun penindakannya ada di diri Bawaslu sendiri.

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si Anggota Bawaslu Republik Indonesia mengungkap tak bisa rekomendasikan diskualifikasi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan atau Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak tahun 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten lamongan menggelar Apel Pengawasan Virtual dan Peringatan Hari Santri Bersama Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si Anggota Bawaslu Republik Indonesia dengan peserta offline Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dan peserta daring An

Aang Kunaifi, S. H., M . H., Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur akui tak pernah periksa laporan dari Bawaslu Lamongan saat memberi sambutan pada acara Apel pengawasan dan peringatan hari santri nasional tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Mengusung semangat peringatan hari santri nasional tahun 2020 Bawaslu Lamongan  mengadakan  kegiatan pengawasan partisipatif ‘santri mengawasi’ di Grand Mahkota Hotel Hall 1 Lamongan , Kamis (22/10/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan Miftahul Badar memberikan sambutanya dalam acara Apel Pengawasan dan Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan oleh Bawaslu Lamongan di Hotel Mahkota Lamongan, (22/10/2020).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan W

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan membagikan postingan Instagram mengenai "Siapa saja yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye", hal ini dilakukan agar masyarakat tau dan mengerti mengenai siapa-siapa saja yang dilarang mengikuti kampanye yang sudah dimulai pada tanggal

Pengawasan terhadap Penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 kembali dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan.